Komisi IX DPR Minta BGN Beri Kepastian soal Moratorium Dapur Baru MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini telah mengemukakan pentingnya agar Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terlalu lama menerapkan moratorium pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, moratorium ini harus memiliki batas waktu yang jelas dan evaluasi dapur yang masih bisa dilanjutkan dengan kerjasama.

Yahya menyebut, sebelumnya BGN telah menerapkan tiga kebijakan baru, termasuk moratorium dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Komisi IX telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium. Mereka berharap agar BGN dapat berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara karena mereka telah secara resmi mendapat persetujuan bekerjasama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID.

Yahya juga menyebutkan bahwa para mitra telah mengeluarkan investasi untuk pembangunan dapur MBG, bahkan beberapa di antaranya harus meminjam dana dari bank hingga menjual aset untuk membiayai pembangunan. Mereka juga telah mengeluarkan biaya untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai.

Politisi Golkar ini juga meminta BGN untuk memberikan batas waktu yang jelas selama masa moratorium dan melakukan evaluasi terhadap dapur yang masih bisa dilanjutkan dengan kerjasama. Selain itu, dia juga meminta agar dapur yang sudah ada SPPI dan sudah memiliki virtual accountnya diprioritaskan untuk dilanjutkan.

Lebih lanjut, Yahya mengatakan bahwa MBG merupakan salah satu program yang didanai oleh masyarakat dan bahwa kerjasama masyarakat dengan BGN secara resmi melalui asosiasi atau konsorsium.

Yahya juga menekankan pentingnya memprioritaskan pembangunan dapur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) karena telah ada sekitar 2.000 dapur yang sudah selesai dibangun namun masih terkendala dengan kebijakan moratorium.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono telah meminta waktu kepada para mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) mengenai kebijakan moratorium dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegasakan bahwa penghentian sementara ini tidak akan berlangsung selamanya dan bahwa BGN berusaha menata kembali program MBG tersebut.

Trenggono juga mengimbau para mitra SPPG untuk memberikan waktu kepada BGN untuk menata kembali program MBG tersebut. Saat ini, BGN fokus menata ulang sekitar 27 ribu SPPG yang sudah terbentuk di berbagai wilayah. Ia juga berjanji untuk memberikan waktu kepada SPPG yang berada di wilayah 3T.