Skandal Blacklist Artis di Korea Selatan: Badan Intelijen Minta Maaf!

Geger nih, guys! Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan akhirnya minta maaf secara resmi dan cabut banding terkait kasus "blacklist budaya" yang bikin heboh. Jadi, di era pemerintahan Lee Myung Bak, ada operasi rahasia yang nyensor dan nargetin artis-artis yang kritis sama pemerintah.

NIS secara terbuka mengakui putusan Pengadilan Tinggi Seoul dan minta maaf buat semua "kerugian materi dan emosional" yang dialamin para korban.

Kasus ini bermula dari gugatan 36 penggugat, termasuk aktor Moon Sung Keun dan penyiar Kim Mi Hwa, terhadap mantan Presiden Lee Myung Bak dan mantan kepala NIS Won Sei Hoon. Mereka ngerasa dirugikan secara psikologis dan finansial karena masuk daftar blacklist yang dibuat NIS. Daftar ini bikin mereka susah tampil di publik karena dianggap nentang kebijakan pemerintah.

Kabarnya, ada total 82 orang yang masuk blacklist ini! Beberapa nama terkenal lainnya ada Lee Oi Soo, Jo Jung Rae, Jin Jung Kwon, Myung Kye Nam, Kim Min Sun, Lee Chang Dong, Park Chan Wook, Bong Joon Ho, Kim Gu Ra, dan masih banyak lagi. Gara-gara kejadian ini mereka jadi susah berkarya dan hidup tenang.

Awalnya, pengadilan bilang Lee Myung-bak dan mantan kepala NIS harus ganti rugi, tapi negara nggak ikut tanggung jawab karena udah lewat batas waktu. Tapi, Pengadilan Tinggi mengubah keputusan itu dan memerintahkan negara buat bayar ganti rugi sekitar ₩5.00 juta KRW (sekitar $3,430 USD) ke tiap penggugat.

Dalam pernyataan resminya, NIS bilang, "Dengan keputusan untuk nggak banding ini, kami harap penderitaan para artis yang terdampak bisa sedikit terobati, dan kami tulus minta maaf kepada mereka yang mengalami kerugian materi dan psikologis, serta kepada publik." Mereka juga janji bakal ngambil tindakan korektif dan balikin kepercayaan publik.

Kami akan sekali lagi merenungkan kesalahan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada kami oleh rakyat, dan kami akan berusaha menjadi Badan Intelijen Nasional yang dapat dipercaya oleh publik...Untuk memastikan bahwa insiden semacam itu tidak terulang, langkah-langkah yang tidak dapat diubah telah diambil, termasuk penghapusan divisi intelijen domestik pada tahun 2017, penghapusan informasi keamanan domestik pada tahun 2020, dan revisi Undang-Undang NIS yang melarang pembentukan organisasi dengan potensi campur tangan politik.

— NIS