KPK Menghentikan Penyelidikan Korupsi MBG, Membagikan Ke Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terkait korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil karena proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah mencapai tahap lanjutan dan lebih transparan.

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, keputusan ini bersumber dari upaya paksa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Setyo menjelaskan bahwa proses penyelidikan KPK masih dalam tahap awal, sehingga dengan adanya upaya paksa dari Kejagung, pihaknya memutuskan untuk memberikan ruang bagi proses penyidikan yang sedang berlangsung.

"Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki," kata Setyo Budiyanto.

KPK menegaskan bahwa KPK menaruh kepercayaan penuh terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus di BGN. Hal ini karena proses penyidikan yang dilakukan Kejagung telah berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Kami percaya bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa melihat transparansinya, segala sesuatunya sudah dipublikasi dan itu bagian dari keterbukaan dalam proses penegakan hukum," tegas Setyo.

Dalam penjelasan lebih lanjut, KPK juga menyatakan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan jika di kemudian hari diperlukan sinergi lebih lanjut, KPK siap melakukan koordinasi dengan korps adhyaksa.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Dengan adanya keputusan KPK untuk menghentikan penyelidikan, ke depannya kita dapat menanti perkembangan kasus ini dan melihat apakah ada perubahan yang signifikan dalam tindakan Kejagung atau KPK.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang kini tengah menjadi sorotan publik, terutama setelah terungkapnya praktik lancung dalam tata kelola di tingkat pusat Badan Gizi Nasional. Program ini memiliki visi untuk mencapai Indonesia sehat dan sejahtera, tetapi praktik korupsi yang timbul memberikan tekanan besar pada implementasinya.